Metodologi
Data dan Metode Kami
Kartu Skor Keberhasilan Pemerintah Daerah disusun menggunakan kerangka pengukuran yang terstruktur, yang mengorganisir dimensi ke dalam 4 pilar dengan pendekatan yang konsisten untuk pengumpulan, pengolahan, dan penilaian data. Indikator dipilih berdasarkan relevansinya terhadap kinerja pemerintah daerah, ketersediaan di tingkat kabupaten dan kota, serta kesesuaiannya untuk perbandingan antar yurisdiksi. Apabila diperlukan, data distandarisasi sehingga nilai yang diambil dari berbagai sumber dapat diinterpretasikan dalam satu kerangka kerja yang seragam.
Metodologi ini dirancang untuk menyeimbangkan kelengkapan cakupan dengan kepraktisan. Metodologi ini memadukan indikator yang mencerminkan kapabilitas pemerintah, input, hasil, dan kondisi kontekstual, sekaligus membatasi kerangka pada data yang secara realistis dapat diperoleh, diperbarui, dan dibandingkan dari waktu ke waktu.
Kartu Skor Keberhasilan Pemerintah Daerah memanfaatkan kombinasi data administratif resmi, data statistik nasional, dan kumpulan data publik lainnya yang mencakup tingkat pemerintahan daerah. Sumber-sumber tersebut dinilai dari segi relevansi, keterbandingan, dan konsistensinya sebelum dimasukkan ke dalam kerangka kerja.
Pengembangan Scorecard ini didasarkan pada tinjauan indeks kinerja internasional dan kerangka pengukuran yang ada di Indonesia, dua lokakarya metodologi ahli, diskusi kelompok terfokus dengan pejabat pemerintah, dan konsultasi dengan lembaga pemerintah utama termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan asosiasi nasional pemerintah daerah (APEKSI dan APKASI). Kemitraan akademis dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) telah membantu memastikan kerangka kerja ini berakar pada konteks lokal dan selaras dengan konteks tata kelola pemerintahan Indonesia yang terdesentralisasi.
Sumber Data
- Kumpulan data statistik nasional
- Catatan administrasi pemerintah
- Publikasi resmi tingkat regional
- Kumpulan data sektoral yang tersedia untuk umum
- Metadata pendukung dan dokumentasi teknis
Penelitian dan Konsultasi
- Tinjauan literatur tentang indeks kinerja pemerintah internasional dan studi kasus negara
- Pemindaian sistematis terhadap indeks sub-nasional dan instrumen pelaporan yang ada di Indonesia
- Dua lokakarya metodologi dengan pakar bidang internasional
- Konsultasi dengan Kemendagri, Bappenas, BPS, APEKSI, dan APKASI
- Kemitraan akademis dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI)
Pembobotan dan Penilaian
Kartu Skor Keberhasilan Pemerintah Daerah memberikan setiap daerah skor akhir antara -1 dan 1, di mana nilai positif berarti daerah tersebut melampaui rekan strukturalnya, nilai negatif berarti berada di bawahnya, dan nilai nol berarti tepat berada di rata-rata kelompok rekan. Proses agregasi dimulai dari tingkat sumber data (atau “indikator-metrik”), di mana setiap indikator-metrik terlebih dahulu dinormalisasi; indikator-metrik dalam dimensi yang sama kemudian dirata-ratakan, dan skor dimensi tersebut dimasukkan ke dalam tiga pilar yaitu Kemampuan, Input, dan Kinerja, dengan bobot yang sama. Pilar keempat, Lingkungan Fondasi, bekerja secara berbeda: pilar ini menangkap kondisi struktural yang berada di luar kendali pemerintah mana pun, dan digunakan untuk menentukan kelompok rekan masing-masing daerah. Dengan menggunakan metode Perbandingan Rekan Dinamis (Dynamic Peer Comparison/DPC), skor setiap daerah mencerminkan seberapa jauh kinerjanya berada di atas atau di bawah rata-rata kelompok rekannya. DPC diterapkan secara terpisah untuk kota dan kabupaten, sehingga keunggulan struktural yang umumnya dimiliki kawasan perkotaan dapat dieliminasi dan seluruh 514 daerah dapat diperbandingkan dalam skala yang sama. Detail lengkap metodologi tersedia dalam dokumen di bawah ini.
Pedoman Penggunaan
Kartu Skor Keberhasilan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung proses validasi, pembelajaran, dan perbaikan yang lebih luas, bukan hanya berfungsi sebagai alat pengukuran yang statis. Temuannya perlu diinterpretasikan dengan hati-hati dan dalam konteksnya, dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi awal, pengaturan kelembagaan, dan lingkungan dasar yang lebih luas tempat pemerintah daerah beroperasi.
Kerangka RGSS itu sendiri juga tidak bersifat tetap dan dapat terus dikembangkan seiring waktu. Hal ini dapat mencakup perluasan kerangka melalui penambahan data baru, sekaligus penyesuaian desain dan penerapannya untuk mencerminkan konteks, kebutuhan, dan prioritas yang berbeda. Kerangka ini juga dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan kapasitas lebih lanjut, dengan wawasan yang dihasilkan digunakan untuk menginformasikan upaya-upaya terarah oleh pemangku kepentingan terkait sesuai kebutuhan.
Unduh Metodologi
Dokumen metodologi ini menjabarkan kerangka kerja, struktur indikator, sumber data, dan pendekatan pengukuran yang digunakan dalam Kartu Skor Keberhasilan Pemerintah Daerah. Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan transparansi yang lebih besar tentang bagaimana Kartu Skor disusun dan bagaimana hasil dapat diinterpretasikan.
Unduh dokumen untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pilihan desain, pendekatan penilaian, dan pertimbangan data yang mendasari kerangka kerja ini.
